Ratusan wartawan dari berbagai organisasi media yang tergabung dalam satu komando menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Mesuji pada Senin (17/3/2025). Mereka menuntut keadilan dalam pembagian anggaran advertorial (ADV) yang dinilai tidak merata dan lebih menguntungkan pihak tertentu.
Aksi ini dipimpin oleh Herman Baginda, Busri, Udin Komarudin, dan Gusmanto. Dalam orasinya, mereka menyoroti kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Mesuji yang hanya mengalokasikan anggaran ADV kepada 27 media, dengan pencairan yang baru dilakukan pekan lalu. Besaran anggaran yang diterima pun bervariasi, mulai dari Rp48 juta hingga Rp1 juta.
Para wartawan menilai sistem pembagian ADV yang diterapkan Kominfo Mesuji tidak transparan dan cenderung diskriminatif. Mereka menolak kebijakan yang hanya mengakomodasi media tertentu, sementara media lain yang telah mendapatkan SK setelah verifikasi dan bersiap mengajukan Memorandum of Understanding (MoU) tahun 2025 justru tidak mendapatkan hak yang sama alias di tolak .
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kominfo Mesuji menyatakan bahwa anggaran ADV mengalami efisiensi, sehingga pemesanannya ditiadakan. Namun, pernyataan ini justru menuai protes, mengingat anggaran ADV tetap dialokasikan pada tahun 2025. Fakta ini semakin memperkuat dugaan bahwa kebijakan tersebut hanya menguntungkan segelintir pihak tertentu tanpa mempertimbangkan prinsip pemerataan.
Dalam aksi tersebut, para wartawan mendesak agar seluruh media yang telah terverifikasi dan akan mengajukan MoU tahun 2025 mendapatkan hak yang sama dalam pembayaran advertorial, sebagaimana media yang telah diakomodasi oleh Kominfo Mesuji. Mereka meminta pemerintah daerah bersikap adil dan transparan dalam pengelolaan anggaran media.
Dinas Kominfo Mesuji, yang didampingi Kepala Kesbangpol dan staf ahli pemerintah daerah, berjanji akan memberikan jawaban resmi pada Rabu mendatang. Para wartawan berharap janji tersebut menjadi solusi konkret atas ketimpangan dalam pembagian anggaran ADV yang selama ini menjadi sorotan.
Aksi ini berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan, termasuk personel Tekab 308 Polres Mesuji, anggota Bhabinsa Koramil 0426 Mesuji, serta Bhabinkamtibmas Polsektor Mesuji.
Dengan adanya komitmen pemerintah untuk memberikan jawaban resmi, para wartawan berharap kebijakan anggaran ADV dapat diterapkan secara adil dan transparan, sehingga tidak ada lagi ketimpangan dalam kemitraan media di Mesuji.
