Jakarta, globalpost.id – Aliansi R2 R3 Indonesia menyampaikan kekecewaannya terhadap Komisi II DPR RI karena aspirasi mereka melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tidak mendapatkan kejelasan. Aliansi honorer R2 R3 telah mengajukan permohonan RDP dan RDPU sebanyak dua kali, yaitu pada 12 Januari 2025 dan 22 Januari 2025.
Setelah surat permohonan dikirimkan, Komisi II DPR RI akhirnya mengeluarkan undangan RDP dan RDPU yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H. Rapat tersebut dijadwalkan pada 4 Februari 2025 dan rencananya akan dihadiri oleh Menteri PAN-RB dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Namun, tak lama setelah undangan tersebut dikeluarkan, muncul surat penundaan tanpa alasan yang jelas
Aksi Damai dan Sikap Tegas Aliansi R2 R3 Indonesia.
Tidak tinggal diam, Aliansi R2 R3 Indonesia tetap menggelar aksi damai di depan Gedung DPR RI pada 3 Februari 2025, yang dihadiri oleh sekitar 20.000 tenaga honorer dari seluruh Indonesia. Dalam aksi tersebut, mereka akhirnya diterima oleh Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI.
Namun, janji BAM DPR RI untuk mempertemukan mereka dengan Komisi II DPR RI, Menteri PAN-RB, dan Mendagri hingga kini belum terealisasi. Bahkan, beredar informasi bahwa RDP antara Komisi II DPR RI dan Menteri PAN-RB tetap akan dilaksanakan pada 12 Februari 2025, tetapi tanpa melibatkan Aliansi R2 R3 Indonesia.
Ketua Aliansi R2 R3 Indonesia, Faisol Mahardika, mengimbau seluruh anggota aliansi untuk terus memantau hasil RDP yang digelar pada 12 Februari 2025. Ia juga menegaskan bahwa jika ada anggota DPR RI yang tidak mendukung tenaga honorer, maka pihaknya akan menginstruksikan anggotanya untuk tidak memberikan dukungan kepada mereka pada Pemilu Legislatif mendatang.
Beberapa anggota Aliansi juga menyuarakan bahwa jika Menteri PAN-RB dan Mendagri tidak mendukung tuntutan honorer, mereka akan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi posisi kedua menteri tersebut.
Ancaman Aksi Lanjutan Jika Aspirasi Tak Digubris
Sebagai langkah tegas, Ketua Aliansi R2 R3 Indonesia menegaskan bahwa jika RDP/RDPU tak kunjung terlaksana dengan melibatkan Aliansi R2 R3 Indonesia, maka mereka akan menggelar Aksi Jilid 2. Aksi ini rencananya akan diselenggarakan bertepatan dengan pelantikan kepala daerah di Istana Negara sebagai bentuk protes terhadap pemerintah.
